Suara untuk Gubernur baru Sulawesi Selatan

Sulawesi selatan akan segera melaksanakan pilkada pada tanggal 22 january mendatang. Pilkada pada hakekatnya adalah pelaksanaan demokrasi.  Tentu kita berharap, agenda ini tidak sekedar pelaksanaan demokrasi procedural semata, tetapi agenda ini seharusnya adalah momentum pelaksanaan demokrasi substantif. Demokrasi ini adalah sebuah proses menuju Sulawesi selatan adil makmur, dimana sesuai dengan hakekat demokrasi yaitu bekerja dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. 

Pilkada Sulawesi selatan sering disebut sebagai barometer politik di Indonesia Timur. Dengan penduduk hampir 9 juta orang, kekayaan sumber daya alam yang luar biasa (sula=pulau, mesi=logam), tanah yang subur dan kebudayaan yang masih cukup kental tentu menjadi potensi yang luar biasa. Dengan kerja keras, Sulawesi selatan akhirnya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 8%, jauh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Jalanan dimacetkan dengan  mobil dan hotel-hotel mewah penuh pengunjung.

Akantetapi, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini tidak diikuti dengan perbaikan Indeks pembangunan manusia Sulawesi selatan. IPM sulsel masih berada di rangking 19 nasional. Padahal indicator IPM adalah tiga basic need manusia, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ini berarti ada dua kemungkinan. Pertama, ada kecenderungan pembangunan terkonsentrasi hanya pada beberapa orang. Kekayaan tidak tersebar secara merata. Ini mengindikasikan arah kebijakan pemerintah masih sangat kapitalis. Kedua, Pertumbuhan ekonomi, mungkin tidak disertai dengan perbaikan kondisi kesehatan dan pendidikan. Kita masih mengingat, tahun lalu beberapa orang anak harus meninggal karena kekurangan gizi. Entah ini kasuistik atau bahkan gunung es. Kita juga dapat melihat kondisi pusat layanan kesehatan di sulsel yang kotor, pelayanan yang tidak ramah, jumlah tenaga kesehatan yang minim sehingga mendorong kondisi kesehatan kita memburuk. Walau kita tetap harus mengapresiasi langkah pemprov yang menganggarkan anggaran kesehatan untuk APBD sesuai dengan amanah UU.

Masalah berat yang sedang dihadapi adalah persoalan banjir dan macet. Sungguh sangat mengenaskan, di Kota Makassar ada rumah yang terendam sampai di atap rumah. Air tergenang di setiap sudut kota. Kondisi ini tentu saja berimplikasi pada kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat. Banjir merupakan factor pencetus banyak penyakit dan mematikan pekerjaan masyarakat. Belum lagi kebun-kebun yang gagal panen dan kerusakan lainnya akibat banjir.

Sementara macet seharusnya tidak diklaim sebagai keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Perluasan dan pengaturan jalan tidak akan menyelesaikan masalah. Macet harus ditangani secara serius sebelum bencana macet Jakarta menjadi kronis di Makassar. Pemerintah harusnya mengendalikan penambahan kendaraan baru dan mengelola transportasi massal. Kemacetan merupakan dampak dari sikap diam pemerintah. Mahasiswa yang berjuang membela kepentingan masyarakat di jalanan (baca:demo) yang meyebabkan kemacetan sering dicaci sementara pemerintah yang terus diam sehingga menyebabkan kemacetan juga seharusnya dikritik secara pedas.

Tentu kita sangat berharap Gubernur terpilih nanti nya dapat membuktikan bahwa pilkada ini adalah pelaksanaan demorasi substantif dalam rangka menuju sulsel adil makmur.